SANDIWARA BBM, TAMPILKAN WAJAH BURUK DEMOKRASI

Oleh : Dodi Prasetya Ashari. SH

Terulang kembali, Demokrasi menampakkan wajah aslinya yang menjengkelkan bahkan mengerikan. Dalam voting pada Senin 17 Juni 2013 malam, jumlah yang pro terhadap kebijakan RAPBN-P 2013 menang mutlak 338 suara. Sementara yang kontra 181 suara. Ini berarti pemerintah resmi sah menaikkan BBM. Mengerikan, bagaimana mungkin kebijakan yang sangat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak di tentukan dengan voting. Itupun dalam suasana yang penuh canda, lelucon, dan celetukan – celetukan yang tidak lucu dari wakil rakyat yang kerap mendapat gelar lembaga terkorup itu.

Padahal apapun argumentasi mereka para anggota dewan yang terhormat untuk menaikkan BBM, kebijakan ini pasti akan menambah beban rakyat. Padahal selama ini alasan tidak lah pernah terbukti, kenaikan BBM membuat rakyat lebih sejahtera, pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat semakin baik. Semua itu hanya menjadi pepesan kosong belaka, tidak pernah terbukti. Yang terjadi malah sebaliknya.

Ketika voting yang menentukan, di mana aspirasi rakyat yang terbebani? kita juga mempertanyakan,apa relevansinya argumentasi pro dan kontra yang di ajukan oleh masing-masing pihak? Menjadi benar apa yang pernah di katakan oleh Muhammad Iqbal, pemikir Pakistan saat dirinya mengkritik Demokrasi. “Demokrasi hanya menghitung jumlah kepala, tapi tidak memperhitungkan isi kepala (pemikiran) !!“ begitu juga saya selaku penulis pernah dalam media www.kompasiana.com dan juga di beberapa media online menuliskan bahwa sesungguhnya Demokrasi telah melunturkan semangat jiwa pembukaan UUD 1945.

Klaim bahwa demokrasi akan menjadikan suara rakyat sebagai panglima juga tidak terbukti. Rakyat sesungguhnya tidak pernah di libatkan apalagi menjadi penentu dalam pengambilan keputusan ini. Yang menentukan adalah anggota DPR yang cenderung di kontrol oleh pemilik modal, yang mengklaim wakil rakyat, bertindak atas nama rakyat, namun bukan untuk kepentingan rakyat. Yang di untungkan dalam kebijakan ini jelas-jelas adalah para pemilik modal yang bermain dalam bisnis minyak ini baik di hulu maupun di hilir.

Miris, Hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSN) dimana sebanyak 86,1 % responden menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, 12,4% setuju terhadap kebijakan pemerintah, dan 1,5% responden menyatakan tidak tahu, seolah fakta hasil survey ini tidak dapat di jadikan pertimbangan sama sekali oleh para penguasa dalam mengambil kebijakan kemarin, seolah hasil survey ini tidak dapat di perhitungkan sama sekali.

Seperti yang ditulis juga oleh peraih Nobel Ekonomi, Josep Stiglitz ketika mengkritik kondisi politik ekonomi Amerika, bahwa demokrasi bukanlah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun of the 1% by the 1% for 1% , menurut Stiglitz apa yang terjadi dalam proses poliitik Amerika sepenuhnya di kendalikan oleh sekelompok orang, yakni 1 % dari orang-orang superkaya, yang menggunakan pengaruh politik mereka untuk memastikan bahwa ekonomi Amerika diatur sedemikian rupa sehingga mereka (para pemilik modal) yang 1% itulah yang merupakan manfaat yang utama.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bertujuan kepada kedaulatan rakyat, Demokrasi sesungguhnya adalah sistem dalam ruang dimana rakyat menggantungkan harapan dan citanya, Demokrasi Indonesia harus mampu berorientasi utama pada kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya.

Demokrasi Indonesia sudah seharusnya memperbaiki diri dan menyempurnakan diri kembali, Demokrasi Indonesia tidaklah butuh polesan demokrasi Indonesia jangan menghabiskan waktunya untuk berdandan agar terlihat cantik dengan pencitraan-pencitraan. Demokrasi Indonesia harus berpijak kepada semangat dan jiwa pembukaan UUD 1945. Demokrasi Indonesia tidak boleh mengkhianati rakyatnya.